Dilema Netralitas Mediator Pemerintah Dalam Mediasi PPHI: Gagasan Inkorporasi Mediator Independen Non-Pemerintah Berperspektif Keadilan Prosedural

Abstract

Mediasi perselisihan hubungan industrial (PPHI) memungkinkan pekerja dan pengusaha mencari penyelesaian di luar pengadilan. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mendefinisikan mediator hubungan industrial sebagai pegawai instansi pemerintah. Inimenimbulkan pertanyaan tentang independensi kelembagaan dan persepsi imparsialitas, tetapi tidak membuktikan bahwa mediator pemerintah berpihak. Studi normatif ini menilai risiko struktural melalui keadilan prosedural dan merumuskan opsi reformasi untukmenjaga akses keadilan. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian menelaah peraturan, putusanMahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan dokumen Acas serta American Arbitration Association. Analisis menunjukkan hukumPPHI memungkinkan para pihak menyepakati konsiliator, tetapi tidak menyediakan pilihan serupa pada jalur mediasi. Artikel inimengusulkan model hibrida dengan mediator independen nonpemerintah sebagai opsi tambahan. Pemilihan bersama dilakukan daridaftar mediator terdaftar, dengan standar kompetensi, pengungkapan konflik, mekanisme keberatan, biaya transparan, sertapengawasan publik. Usulan memerlukan perubahan hukum dan uji coba terukur, tanpa menghapus layanan mediator pemerintah ataumenganggap pihak independen otomatis lebih netral.

Kata Kunci: Keadilan prosedural; mediasi hubungan industrial; mediator independen; netralitas; penyelesaian perselisihan