Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Diskriminasi SARA: Studi Kasus Ketimpangan Posisi Tawar (Power Imbalance), Pelanggaran Kerahasiaan, dan Ancaman Pidana

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan relevansi penerapan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketadiskriminasi SARA yang diwarnai intervensi politik dan ketimpangan relasi kuasa (power imbalance). Menggunakan metode penelitianhukum yuridis-sosio-legal dengan pendekatan kualitatif, bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif-analitisberbasis studi kasus atas insiden rasisme di Bali tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi elit politik dan penggunaan ancaman pidana siber (UU ITE) merusak asas utama mediasi seperti netralitas mediator, kesukarelaan, kesetaraan posisi(bargaining power), serta kerahasiaan (confidentiality) sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Eksploitasi pasalmultitafsir UU ITE dan penyalahgunaan publikasi media sosial menciptakan efek jera (chilling effect) yang merobohkan mental korban, sehingga mediasi berubah fungsi menjadi alat represi yang hanya melahirkan "perdamaian semu" formalistik. Oleh karena itu, mediasi tidak tepat dijadikan instrumen utama untuk menggantikan proses hukum pidana (litigasi) pada kasus diskriminasi SARA berdimensi politik. Kendati demikian, mediasi tetap relevan sebagai sarana komplementer dalam kerangka keadilan restoratif(restorative justice) khusus untuk memulihkan harmoni sosial, dengan syarat dikawal secara independen, bebas dari intimidasi politik, dan tidak menghentikan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kata Kunci : Mediasi, Diskriminasi SARA, Power Imbalance, UU ITE, Kerahasiaan, Keadilan Substantif.