Distorsi Asas Equality Before The Law Dalam Peradilan Militer Terhadap Kasus Kekerasan Pembela Hak Asasi Manusia: Studi Perkara Andrie Yunus

Abstract

Penelitian ini menganalisis distorsi asas equality before the law dalam penanganan perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS sekaligus pembela hak asasi manusia (HAM), yang diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan empat prajurit TNI aktif sebagai terdakwa. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menjawab tiga persoalan: penerapan asas kesetaraan di hadapan hukum dalam mekanismeperadilan militer, perwujudan distorsi dalam perkara tersebut, dan implikasinya bagi perlindungan pembela HAM. Hasil analisismenunjukkan bahwa yurisdiksi peradilan militer yang berbasis status subjek (ratione personae), ditambah tertundanya efektivitas Pasal 65 ayat (2) UU TNI akibat Pasal 74 karena UU Peradilan Militer belum direvisi, menghasilkan perlakuan hukum yang berbeda bagipelaku pidana umum yang berstatus prajurit. Dalam perkara ini, distorsi tampak pada pemilihan forum, posisi dan akses korban, konstruksi perkara dan motif, proporsionalitas tuntutan, serta penelusuran tanggung jawab komando. Distorsi tersebut membawaimplikasi berupa risiko impunitas, efek gentar (chilling effect) terhadap pembela HAM, dan menurunnya kepercayaan publik pada peradilan. Penelitian ini merekomendasikan percepatan revisi UU Nomor 31 Tahun 1997, penegasan yurisdiksi peradilan umum untuktindak pidana umum dengan korban sipil, dan penguatan mekanisme perlindungan pembela HAM.

Kata Kunci: : Equality Before The Law, Peradilan Militer, Pembela HAM, Andrie Yunus, Yuridis Normatif.